REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENERTIBAN LALU LINTAS DAERAH PADA MASA LIBUR KEAGAMAAN DALAM KERANGKA GOOD GOVERNANCE

Abstract

Mobilitas masyarakat yang meningkat pada periode hari besar keagamaan membawa konsekuensi terhadap sistem transportasi daerah. Lonjakan kendaraan yang bersifat musiman menimbulkan tekanan pada kapasitas jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, serta mempengaruhi mutu pelayanan publik di bidang transportasi., serta menurunkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penertiban lalu lintas daerah pada masa libur keagamaan serta merekonstruksinya dalam kerangka good governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan analisis empiris, melalui kajian terhadap regulasi yang berlaku serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penertiban lalu lintas telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, melalui penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas, koordinasi lintas sektor, serta penggunaan perlengkapan jalan situasional. Namun demikian, implementasi kebijakan masih bersifat responsif dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem tata kelola yang terintegrasi dan berbasis data. Dalam perspektif good governance, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang menekankan penguatan akuntabilitas, transparansi informasi, integrasi komando operasional, serta pendekatan preventif dan partisipatif guna mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas yang lebih efektif, tertib, dan berkelanjutan pada masa libur hari besar keagamaan.