ANALISIS REGULASI PEMBERLAKUAN BANDAR UDARA GATOT SOEBROTO DI KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENERBANGAN SIPIL (ENCLAVE CIVIL)

Abstract

Penyelenggaraan bandar udara sipil di wilayah pangkalan udara militer (enclave civil) merupakan salah satu opsi yang ditempuh pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan nasional yang dihadapkan dengan keterbatasan yang ada. Dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi atau kerangka hukum yang menjadi dasar pemberlakuan Lanudad Gatot Soebroto sebagai bandar udara enclave sipil dan untuk mengidentifikasi kerja sama pengoperasian bandara antara Lanudad Gatot Soebroto dan Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) Direktorat Jenderal Hubungan Udara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi resmi dari kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pemberlakuan Lanudad Gatot Soebroto sebagai Enclave Sipil telah mencakup operasional Lanud sebagai Pangkalan Operasi dan telah sesuai dengan aturan. Kebijakan ini diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Hal ini memiliki dampak yang baik sehingga menuntut instansi terkait agar saling mendukung. Kerja sama antara TNI AD dengan Kementerian Perhubungan dalam pemberlakuan Lanudad Gatot Soebroto sebagai Enclave Sipil sudah sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan para pihak, sehingga mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi TNI AD di bandara.