POTENSI DAN TANTANGAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERDAFTAR DI LUAR WILAYAH UNTUK OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH LAMPUNG

Abstract

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Penelitian ini menganalisis potensi dan tantangan pengenaan pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di luar wilayah Lampung dalam kerangka regulasi terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Penelitian juga menganalisis kebijakan operasional Gubernur Lampung melalui Keputusan Gubernur tentang perpanjangan masa pelaksanaan program pembebasan atas pokok tunggakan dan denda PKB tahun 2025. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen hukum dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU HKPD memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk optimalisasi PAD, namun tetap menghadapi tantangan regulasi implementasi, teknis, administratif, dan penegakan hukum. Penelitian merekomendasikan perlunya harmonisasi peraturan pelaksana, peningkatan koordinasi antar dinas, dan implementasi sistem teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PKB di Lampung.