Alokasi Anggaran Pendidikan 20% Dalam Apbn : Analisis Yuridis Implementasi Amanat Konstitusi

Abstract

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 memerintahkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang‑kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Perintah ini ditegaskan kembali dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai undang‑undang APBN yang mendefinisikan “anggaran pendidikan” pada fungsi pendidikan, termasuk gaji pendidik dan transfer ke daerah. Namun, pemenuhan angka 20% sering dicapai secara formal melalui teknik penganggaran, sementara struktur belanja banyak terserap untuk belanja pegawai dan biaya kedinasan sehingga efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan dipertanyakan. Artikel ini menganalisis secara yuridis amanat konstitusi 20% APBN untuk pendidikan, konsistensi hierarki peraturan, serta praktik penganggaran, dengan fokus pada persoalan apakah memasukkan berbagai pos (termasuk belanja pegawai dan fungsi pendidikan di luar Kementerian Pendidikan) ke dalam “anggaran pendidikan” selaras dengan makna amanat konstitusi.