DINAMIKA KEBIJAKAN MANDAT DAN IDEOLOGI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Abstract

Perubahan regulasi dalam sistem pemerintahan Indonesia mencerminkan tantangan yang kompleks, termasuk dinamika politik, ideologi, dan mandate demokrasi. Penelitian ini fokus pada perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dari era Megawati hingga era Gibran, yang mencakup diskursus usia minimum serta kontroversi mengenai ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Perubahan ini mencerminkan upaya adaptasi terhadap kebutuhan zaman sekaligus menimbulkan perdebatan terkait keadilan dan inklusivitas. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis data, penelitian ini menyoroti bahwa meskipun perubahan regulasi dapat dilihat sebagai respons terhadap tantangan kontemporer, terdapat kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan antara inklusivitas, regenerasi kepemimpinan, dan kualitas calon pemimpin. Regulasi yang terlalu longgar dapat mengancam kualitas kepemimpinan, sementara kebijakan yang terlalu ketat dapat menghambat partisipasi politik yang lebih luas. Hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dan proses deliberasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Peneliti merekomendasikan penguatan mekanisme partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan legitimasi demokrasi. Selain itu, studi ini menekankan perlunya pengembangan regulasi berdasarkan praktik terbaik dari negara lain yang relevan, dengan tetap memperhatikan konteks lokal Indonesia.