EFEKTIVITAS SKEMA PUBLIK PRIVAT PARTNERSHIP DALAM INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI PERKOTAAN: STUDI PERBANDINGAN MRT JAKARTA DAN BANGKOK SKYTRAIN

Abstract

Pertumbuhan urbanisasi di Asia Tenggara telah meningkatkan
kebutuhan akan sistem transportasi massal yang efisien, berkelanjutan, dan inklusif. Skema Public Private Partnership (PPP) semakin banyak diadopsi sebagai solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan pendanaan dan kapasitas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan. Artikel ini menganalisis dan membandingkan implementasi PPP pada dua proyek besar: MRT Jakarta dan Bangkok Skytrain. Studi ini menunjukkan bahwa Bangkok Skytrain berhasil menerapkan model konsesi jangka panjang dengan dominasi sektor swasta, menghasilkan efisiensi operasional, ekspansi jaringan, dan pembiayaan berkelanjutan tanpa ketergantungan penuh pada subsidi publik. Sebaliknya, MRT Jakarta menunjukkan pendekatan yang lebih konservatif, dengan dominasi pendanaan publik dan peran terbatas sektor swasta, yang berdampak pada keterlambatan proyek dan keterbatasan ruang manuver keuangan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas PPP sangat dipengaruhi oleh konteks kelembagaan, desain kontrak, dan kapasitas tata kelola publik. Dengan demikian, desain PPP harus disesuaikan dengan kondisi lokal untuk mencapai keberhasilan jangka panjang.